KYC dan AML Hong Kong
AMLO Hong Kong menetapkan uji tuntas nasabah; masing-masing regulator menerapkannya melalui pedomannya sendiri, dan tiga di antaranya mengakui iAM Smart.
Aturan di balik setiap pencarian.
Regulator dan mitra dagang meminta perusahaan memverifikasi klien, vendor, dan pemasok melalui sumber yang andal. Setiap halaman merangkum aturan, menautkan teks resminya, dan menunjukkan bukti yang disediakan Fill Easy.
KYC dan AML
Uji tuntas nasabah: siapa kliennya, siapa pemiliknya, dan bukti untuk keduanya.
KYC dan AML Singapura
Setiap Notice sektoral MAS (seluruhnya direvisi pada 30 Juni 2025) meminta lima data identitas yang sama dan menerima Myinfo sebagai sumber yang andal dan independen.
KYC dan AML UEA
Undang-undang AML federal yang baru dan Peraturan Pelaksanaannya mulai berlaku pada akhir 2025; penerapannya berada pada Bank Sentral, Otoritas Pasar Modal, DFSA (DIFC), dan FSRA (ADGM).
KYC dan AML Tiongkok Daratan
Lembaga di Tiongkok Daratan memverifikasi nasabah melalui sumber resmi pemerintah, berdasarkan Undang-Undang AML yang direvisi dan ketentuan uji tuntas baru yang berlaku sejak 1 Januari 2026.
KYC dan AML Uni Eropa
Mulai 10 Juli 2027, Peraturan AML menetapkan satu buku aturan Uni Eropa, yang dirinci melalui standar teknis AMLA dan pedoman EBA untuk penerimaan nasabah jarak jauh.
Data dan risiko pihak ketiga
Memindahkan informasi pribadi secara sah dan mengenali vendor yang menjadi tumpuan operasi Anda.
PIPL dan Kontrak Standar GBA
Informasi pribadi hanya boleh keluar dari Tiongkok Daratan melalui jalur yang diizinkan PIPL, seperti Kontrak Standar Greater Bay Area untuk Hong Kong.
Risiko pihak ketiga TIK menurut DORA
Sejak 17 Januari 2025, DORA mewajibkan entitas keuangan Uni Eropa menilai penyedia TIK sebelum membuat kontrak dan mencatat setiap pengaturan.
Keamanan rantai pasok menurut NIS2
NIS2 mewajibkan entitas esensial dan penting mengamankan rantai pasoknya, termasuk hubungan dengan pemasok langsung dan penyedia jasa.
Perdagangan dan keberlanjutan
Kerja paksa dan uji tuntas rantai pasok: siapa pemasoknya dan siapa pihak di belakangnya.
Kerja paksa menurut UFLPA
Berdasarkan UFLPA, Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS menganggap barang tertentu dibuat dengan kerja paksa, dan importir harus membuktikan sebaliknya.
Undang-Undang Rantai Pasok Jerman
Undang-Undang Uji Tuntas Rantai Pasok Jerman mewajibkan perusahaan besar menganalisis risiko hak asasi manusia dan lingkungan dalam operasi sendiri dan pada pemasok langsung.
Peraturan Kerja Paksa Uni Eropa
Mulai 14 Desember 2027, produk yang dibuat dengan kerja paksa tidak boleh ditempatkan, disediakan, atau diekspor dari pasar Uni Eropa.
Uji tuntas menurut CSDDD
Corporate Sustainability Due Diligence Directive Uni Eropa mewajibkan perusahaan besar mengidentifikasi dan menangani dampak hak asasi manusia dan lingkungan dalam operasi, anak perusahaan, dan mitra bisnis mereka.
Pertanyaan tentang regulasi
Belum dijelaskan di sini? Tanyakan kepada tim kami
Apakah halaman-halaman ini merupakan nasihat hukum?
Tidak. Setiap halaman merangkum aturan dan menautkan teks resmi yang berlaku. Tim kepatuhan dan penasihat Anda menentukan apa yang diwajibkan kebijakan Anda.
Regulasi kami tidak tercantum. Apakah Fill Easy tetap dapat membantu?
Mungkin, jika aturan tersebut meminta Anda memverifikasi perusahaan atau orang. Beri tahu kami aturannya dan jenis pencarian yang saat ini dipesan tim Anda.