Sebagian besar daftar pemilik manfaat tertutup bagi publik.

Bank di Hong Kong tidak dapat melihat Daftar Pengendali Signifikan milik perusahaan Hong Kong. Bank juga tidak dapat mengakses pengajuan pemilik manfaat di Tiongkok Daratan, daftar pusat Singapura, atau sebagian besar daftar di Uni Eropa sejak November 2022.

Karena itu, rantai kepemilikan tetap harus ditelusuri satu registri dan satu dokumen pada satu waktu, lalu dilengkapi pernyataan nasabah ketika jejak publik berhenti. Tabel ini menunjukkan tempat setiap daftar disimpan dan siapa yang boleh membukanya.

YurisdiksiDaftarUji kepemilikanPihak yang boleh mengaksesSejak
Hong KongDaftar Pengendali SignifikanDisimpan oleh perusahaan sendiri di kantor terdaftar atau tempat lain di Hong Kong; tidak diajukan ke Companies Registry. Perusahaan tercatat dikecualikan.Lebih dari 25% saham yang diterbitkan atau hak suara, hak mengangkat atau memberhentikan mayoritas direksi, atau pengaruh maupun kendali signifikan.Hanya otoritasHanya petugas penegak hukum dapat memeriksanya atas permintaan; publik dan Companies Registry tidak dapat melihatnya. Berlaku sejak 1 Maret 2018 menurut Companies (Amendment) Ordinance 2018.2018
Tiongkok DaratanPengajuan informasi pemilik manfaat (受益所有人信息备案)People's Bank of China menyimpan data yang diajukan perusahaan, persekutuan, dan cabang perusahaan asing melalui sistem pendaftaran pengawasan pasar.Kepemilikan akhir secara langsung atau tidak langsung sebesar 25% atau lebih atas ekuitas, saham, atau bagian persekutuan; 25% atau lebih atas pendapatan atau hak suara; atau kendali nyata melalui cara lain.Otoritas dan lembaga yang diaturTidak terbuka bagi publik. Otoritas negara memperoleh data dari People's Bank of China; lembaga keuangan dan usaha nonkeuangan tertentu dapat menanyakannya untuk tugas antipencucian uang. Pengajuan dimulai 1 November 2024; entitas yang sudah terdaftar diberi waktu sampai 1 November 2025.2024
MOMakauTidak adaTidak ditemukan daftar pemilik manfaat. Bank dan entitas wajib lapor lain mengidentifikasi pemilik manfaat saat uji tuntas nasabah; Commercial and Movable Property Registry menyimpan daftar komersial.Tidak ada ambang daftar. Aturan AML mewajibkan identifikasi orang perseorangan yang pada akhirnya memiliki atau mengendalikan nasabah; persentase dalam undang-undang belum terkonfirmasi.Tidak ada daftarKami tidak menemukan daftar pemilik manfaat di Makau. Law 2/2006 dan Administrative Regulation 7/2006, keduanya diubah pada 2017, membebankan kewajiban kepada entitas wajib lapor; pemegang kuota perseroan kuota tercantum pada sertifikat pendaftaran komersial. Belum terkonfirmasi apakah pengajuan pemilik manfaat ke registri diperkenalkan kemudian.2017
TWTaiwanTidak ada (platform informasi penanggung jawab dan pemegang saham utama menurut Pasal 22-1 Company Act)Tidak ada daftar pemilik manfaat. Menurut Pasal 22-1, perusahaan melaporkan direksi, pengawas, manajer, dan pemegang saham utama ke platform Kementerian Urusan Ekonomi yang dijalankan Taiwan Depository and Clearing Corporation.Pengajuan Pasal 22-1: pemegang saham tercatat dengan lebih dari 10% saham diterbitkan atau modal, bukan pemilik manfaat.Tidak ada daftarTidak ada daftar pemilik manfaat. Pengajuan Pasal 22-1 mencatat pemegang saham sah di atas 10%, dilakukan setiap tahun dan dalam 15 hari sejak perubahan, serta tidak terbuka bagi publik. Belum terkonfirmasi siapa selain otoritas yang boleh menanyakannya.2018
JepangTidak ada (sistem Daftar Pemilik Manfaat sukarela, 実質的支配者リスト制度)Tidak ada daftar pemilik manfaat wajib. Kabushiki kaisha dapat secara sukarela menyerahkan daftar ke kantor registri komersial, yang memeriksa, menyimpan, dan menerbitkan salinan tersertifikasi untuk perusahaan.Untuk daftar sukarela: lebih dari 50% hak suara; jika tidak ada orang yang memenuhi, lebih dari 25% hak suara (Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds).Tidak ada daftarSistem gratis dan sukarela sejak 31 Januari 2022 ini memberikan salinan tersertifikasi kepada perusahaan untuk diserahkan ke bank; pihak lain tidak dapat menelusurinya. Panel ahli Cabinet Secretariat tentang kewajiban pengajuan bagi semua badan hukum tidak tercatat pertama kali bertemu pada 24 September 2026; belum terkonfirmasi apakah rancangan undang-undang sudah diajukan.2022
KRKorea SelatanTidak adaTidak ada daftar pemilik manfaat. Lembaga keuangan mengidentifikasi dan mencatat pemilik manfaat nasabah badan usaha menurut Act on Reporting and Using Specified Financial Transaction Information.Dalam uji tuntas nasabah: orang dengan 25% atau lebih efek ekuitas; lalu pemegang saham terbesar, orang yang mengangkat mayoritas direksi atau mengendalikan dengan cara lain; terakhir perwakilan.Tidak ada daftarTidak ada daftar. Rincian pemilik manfaat disimpan dalam catatan nasabah masing-masing lembaga keuangan, yang wajib mengumpulkannya sejak 1 Januari 2016. Kepemilikan perusahaan tercatat dan perusahaan yang diaudit eksternal tersedia dalam pengajuan DART.2016
SingapuraRegister of Registrable Controllers (RORC), diajukan ke Central Register of Registrable Controllers milik ACRAPerusahaan menyimpan RORC sendiri dan mengajukannya ke ACRA, pengelola daftar pusat.Kepentingan lebih dari 25% saham atau seluruh hak suara, atau kendali signifikan.Hanya otoritasHanya pejabat perusahaan, penyedia jasa korporasinya, dan lembaga penegak hukum yang boleh melihatnya; publik dan pemegang saham yang bukan pejabat tidak dapat melihat atau membelinya. Perusahaan menyimpan RORC sejak 2017 dan mengajukannya ke ACRA sejak 30 Juli 2020.2020
MalaysiaDaftar pemilik manfaat yang disampaikan ke SSMPerusahaan menyimpan daftar pemilik manfaat dan menyampaikan informasinya ke Companies Commission of Malaysia (SSM).Tidak kurang dari 20% saham atau saham dengan hak suara, secara langsung atau tidak langsung, atau pengaruh maupun kendali signifikan.Otoritas dan lembaga yang diaturSSM hanya memberikan data kepada pemilik manfaat, orang yang diberi kuasa tertulis, Bank Negara Malaysia, lembaga penegak hukum, institusi pelapor AMLA, dan Kementerian Keuangan untuk pengadaan, melalui permohonan di loket seharga RM20 per perusahaan. Pengajuan dimulai 1 April 2024 menurut Companies (Amendment) Act 2024.2024
ThailandTidak adaTidak ada daftar pemilik manfaat. Department of Business Development menyimpan daftar pemegang saham Bor Or Jor 5; bank dan entitas pelapor lain mengidentifikasi pemilik manfaat menurut aturan uji tuntas nasabah AMLO.Dalam uji tuntas nasabah: orang dengan 25% atau lebih saham, lalu orang yang mengendalikan dengan cara lain (panduan AMLO untuk bank menurut Ministerial Regulation on Customer Due Diligence B.E. 2563).Tidak ada daftarTidak ada daftar. Daftar pemegang saham DBD hanya menunjukkan pemegang terdaftar, sedangkan data pemilik manfaat tetap dalam catatan nasabah tiap entitas pelapor menurut aturan CDD yang berlaku sejak 12 Agustus 2020. Belum terkonfirmasi apakah aturan pendaftaran DBD yang berlaku pada 2026 menambah pengajuan pemilik manfaat.2020
FilipinaDaftar HARBOR (Hierarchical and Applicable Relations and Beneficial Ownership Registry)Securities and Exchange Commission menyimpan pernyataan pemilik manfaat yang diajukan korporasi melalui HARBOR.Diatur oleh SEC Memorandum Circular No. 15 seri 2025; persentasenya belum terkonfirmasi di sini (aturan 2019 memakai 25%).Hanya otoritasSEC tidak memasukkan pernyataan pemilik manfaat ke basis data publik; data diberikan kepada otoritas berwenang, dengan perjanjian berbagi data bila diwajibkan. Aturan baru berlaku 1 Januari 2026 dan HARBOR diluncurkan 20 Januari 2026; belum terkonfirmasi apakah akses diperluas.2026
IDIndonesiaPengajuan pemilik manfaat (Pemilik Manfaat) di AHU OnlineDirektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), Kementerian Hukum, menyimpan pernyataan yang diajukan korporasi atau notarisnya.Lebih dari 25% saham, hak suara, atau laba tahunan perseroan terbatas; wewenang mengangkat atau memberhentikan direksi atau komisaris; atau kendali melalui cara lain (Peraturan Presiden 13 Tahun 2018).Hanya otoritasPenelusuran AHU untuk publik hanya mengonfirmasi apakah pengajuan telah dibuat; nama pemilik yang dinyatakan diberikan kepada otoritas berwenang. Pengajuan berlaku sejak 1 Maret 2019 dan Peraturan Menteri Hukum 2 Tahun 2025 menambah verifikasi oleh AHU; aturan akses tepat dalam peraturan itu belum terkonfirmasi.2018
VNVietnamInformasi pemilik manfaat di Sistem Informasi Pendaftaran Usaha NasionalPerusahaan menyimpan daftar pemilik manfaat dan menyatakannya kepada kantor pendaftaran usaha provinsi, yang menyimpan data dalam sistem nasional.Kepemilikan langsung atau tidak langsung sebesar 25% atau lebih modal dasar atau seluruh saham dengan hak suara, atau kewenangan memutuskan pengangkatan manajemen, perubahan anggaran dasar, atau reorganisasi perusahaan (Decree 168/2025/ND-CP).Hanya otoritasOtoritas negara yang berwenang dapat meminta data secara gratis kepada otoritas pendaftaran usaha untuk pekerjaan antipencucian uang; informasi pendaftaran usaha yang diberikan kepada pihak lain tidak memuat pemilik manfaat. Berlaku sejak 1 Juli 2025 menurut perubahan Law on Enterprises dan Decree 168/2025/ND-CP.2025
IndiaDaftar pemilik manfaat signifikan (Form BEN-3)Perusahaan menyimpan daftar dan mengajukan pelaporan Form BEN-2 kepada Registrar of Companies, Ministry of Corporate Affairs.Tidak kurang dari 10% saham, hak suara, atau hak atas dividen yang dapat dibagikan, dimiliki secara tidak langsung atau bersama kepemilikan langsung, atau pengaruh maupun kendali signifikan (Companies (Significant Beneficial Owners) Rules, 2018).Hanya otoritasDaftar milik perusahaan dapat diperiksa anggotanya dengan biaya yang ditetapkan perusahaan; laporan BEN-2 disimpan Registrar dan tidak tersedia dalam pencarian MCA gratis. Belum terkonfirmasi apakah Form BEN-2 dapat dibeli melalui tampilan dokumen publik berbayar dan batas biaya inspeksi anggota saat ini.2018
Uni Emirat ArabCatatan Pemilik Manfaat dan Daftar Sekutu atau Pemegang SahamBadan hukum menyimpan catatan dan mengajukannya ke registrarnya, yakni otoritas perizinan emirat atau zona bebas komersial. DIFC dan ADGM sebagai zona bebas keuangan memiliki rezim sendiri.Kepemilikan langsung atau tidak langsung atas 25% atau lebih modal, 25% atau lebih hak suara, atau kendali dengan cara lain (Cabinet Decision 109 of 2023).Hanya otoritasKementerian dan registrar tidak boleh mengungkap catatan pemilik manfaat tanpa persetujuan tertulis pemilik, kecuali kepada otoritas terkait serta menurut kewajiban AML dan pertukaran informasi pajak. Cabinet Decision 109 of 2023 menggantikan Cabinet Decision 58 of 2020.2023
Britania RayaDaftar orang dengan kendali signifikan (PSC register)Perusahaan menyimpan daftar PSC sendiri dan mengajukan datanya ke Companies House, yang memublikasikannya.Lebih dari 25% saham atau hak suara, hak mengangkat atau memberhentikan mayoritas direksi, atau pengaruh maupun kendali signifikan.PublikSiapa pun dapat mengaksesnya gratis melalui layanan Find and update company information milik Companies House. Alamat rumah dan tanggal lahir tidak diterbitkan; PSC dengan risiko serius dapat meminta perlindungan. Perusahaan menyimpan daftar PSC sejak 6 April 2016.2016
AUAustraliaTidak adaTidak ada daftar pemilik manfaat. Perusahaan menyimpan daftar anggota; perusahaan tercatat menyimpan jawaban atas pemberitahuan penelusuran pemilik manfaat menurut Corporations Act 2001.Tidak ada ambang daftar. Pemegang kepemilikan substansial pada perusahaan tercatat mengungkap 5% atau lebih; ambang untuk daftar yang direncanakan belum ditetapkan.Tidak ada daftarPada 15 Oktober 2025 pemerintah menyatakan akan membangun daftar publik yang dikelola pemerintah federal untuk perusahaan tidak tercatat, dengan pekerjaan kebijakan mulai awal 2027 dan konsultasi publik sesudahnya. Konsultasi ASIC CP 387 yang terpisah (Maret 2026) hanya mencakup pengungkapan tambahan oleh entitas tercatat.2001
Kepulauan Virgin BritaniaDaftar informasi pemilik manfaat pada RegistrarAgen terdaftar mengajukan informasi pemilik manfaat tiap perusahaan ke Registrar of Corporate Affairs (BVI Financial Services Commission) melalui VIRRGIN.10% atau lebih saham atau hak suara, secara langsung atau tidak langsung, atau kendali dengan cara lain.Kepentingan yang sahSejak 1 April 2026, pemohon dapat meminta informasi terbatas kepada Registrar dengan menunjukkan kepentingan sah: penyelidikan pencucian uang, pendanaan terorisme atau proliferasi; hubungan dengan terdakwa atau terpidana kejahatan tersebut; atau sebagai entitas wajib lapor yang melakukan CDD menurut hukum AML BVI. Setiap permohonan seharga US$75 untuk satu entitas bernama; otoritas sudah memiliki akses sejak aturan berlaku 2 Januari 2025.2025
Kepulauan CaymanDaftar pemilik manfaat menurut Beneficial Ownership Transparency ActEntitas menyimpan daftar melalui penyedia jasa korporasinya; informasi diajukan ke platform pusat Registrar.Kepemilikan atau kendali akhir secara langsung maupun tidak langsung sebesar 25% atau lebih saham atau hak suara, atau kendali dengan cara lain.Kepentingan yang sahSejak 28 Februari 2025, jurnalis, peneliti akademik, organisasi masyarakat sipil, dan calon pihak dalam hubungan usaha dapat meminta data kepada General Registry dengan menunjukkan kepentingan sah; otoritas, lembaga keuangan, dan DNFBP tetap mendapat akses penuh. Biaya per badan hukum naik dari 30 menjadi 75 dolar lewat perubahan peraturan yang diterbitkan 18 Maret 2026.2024
IEIrlandiaDaftar Pusat Pemilik Manfaat Perusahaan serta Industrial and Provident Societies (RBO)Registrar of Beneficial Ownership, bagian dari Companies Registration Office.Lebih dari 25% saham atau hak suara, bagian kepemilikan lebih dari 25%, atau kendali dengan cara lain.Kepentingan yang sahAkses publik berakhir setelah putusan CJEU 22 November 2022 (C-37/20 dan C-601/20). Sejak S.I. 308 of 2023, otoritas berwenang punya akses penuh, pihak yang ditunjuk akses terbatas, dan pihak lain hanya dapat mengakses jika membuktikan kepentingan sah kepada Registrar. Publik masih dapat melihat entitas dan jumlah pemilik manfaat yang diajukan.2019
NLBelandaDaftar UBO (UBO-register)Netherlands Chamber of Commerce (KVK).Lebih dari 25% saham, hak suara, atau bagian kepemilikan, atau kendali dengan cara lain.Otoritas dan lembaga yang diaturDitutup bagi publik pada 22 November 2022 setelah putusan CJEU. Otoritas memiliki akses penuh, sedangkan lembaga berizin menurut Wwft dan hukum sanksi mulai memperoleh akses per sektor melalui API atau situs KVK sejak April 2026. Rancangan aturan untuk akses pihak berkepentingan sah sesuai AMLD6 masih disiapkan.2020
JermanDaftar Transparansi (Transparenzregister)Bundesanzeiger Verlag sebagai badan pendaftaran, di bawah pengawasan Federal Office of Administration (BVA).Lebih dari 25% modal atau hak suara, langsung atau tidak langsung, atau kendali dengan cara lain (Pasal 3 Money Laundering Act).Kepentingan yang sahSejak 22 November 2022, publik tidak lagi memperoleh data hanya dengan meminta; pemohon harus menyatakan kepentingan sah, misalnya jurnalis dan LSM yang menyelidiki pencucian uang. Entitas wajib lapor dapat mengakses per kasus untuk uji tuntas dan otoritas mendapat akses penuh. Biaya pemeriksaan belum terkonfirmasi.2017
LULuksemburgDaftar Pemilik Manfaat (Registre des bénéficiaires effectifs, RBE)Luxembourg Business Registers (LBR), di bawah Kementerian Kehakiman.Lebih dari 25% saham, hak suara, atau bagian kepemilikan, atau kendali dengan cara lain.Kepentingan yang sahAkses publik ditangguhkan pada 22 November 2022, hari putusan CJEU atas perkara terhadap LBR. Akses dipulihkan pada 16 Desember 2022 bagi profesional AML serta pemegang kartu pers profesional melalui Press Council. Belum terkonfirmasi apakah hukum RBE kemudian diubah untuk memperluas akses kepentingan sah menurut AMLD6.2019
MTMaltaDaftar Pemilik ManfaatMalta Business Registry (MBR).Lebih dari 25% hak suara atau kepentingan kepemilikan lain, atau kendali dengan cara lain.Kepentingan yang sahSesudah putusan CJEU, MBR membatasi akses pada otoritas dan pihak yang diwajibkan mulai 25 November 2022. Sejak 10 Juli 2025 (LN 127 of 2025), pemohon yang menunjukkan kepentingan sah dalam memerangi pencucian uang dapat mengajukan permintaan ke accesstobo@mbr.mt. LN 184 of 2026 menambah tiga tingkatan akses dan kategori kepentingan sah yang dianggap terpenuhi sejak 10 Juli 2026.2018
CYSiprusDaftar Pemilik Manfaat perusahaan dan badan hukum lainDepartment of Registrar of Companies and Intellectual Property.Kepemilikan 25% ditambah satu saham, bagian kepemilikan lebih dari 25%, atau kendali dengan cara lain.Otoritas dan lembaga yang diaturAkses publik ditangguhkan setelah putusan CJEU. Otoritas berwenang dan pengawas dapat menelusuri; entitas wajib lapor dapat menelusuri setelah Registrar menyetujui permohonan elektronik, dengan biaya €3.50 per entitas. Belum terkonfirmasi kapan Siprus membuka akses kepentingan sah menurut AMLD6.2021
ESSpanyolDaftar Pusat Pemilik Manfaat (Registro Central de Titularidades Reales, RCTIR)Kementerian Kehakiman.Lebih dari 25% modal atau hak suara, langsung atau tidak langsung, atau kendali dengan cara lain (Law 10/2010, Pasal 4).Kepentingan yang sahDibentuk oleh Royal Decree 609/2023 setelah putusan CJEU. Otoritas dan entitas wajib lapor dapat mengakses; sejak 19 Oktober 2023 orang atau organisasi yang menunjukkan kepentingan sah dapat meminta bidang data terbatas. Pers dan LSM antipencucian uang dianggap memiliki kepentingan tersebut.2023
JEJerseyDaftar pusat pemilik manfaat (Obliged Entity Beneficial Owner register untuk penelusuran)Registry milik Jersey Financial Services Commission.Kepemilikan 25% atau lebih, atau kendali dengan cara lain; Registry dapat menurunkan ambang bila ada faktor risiko lebih tinggi.Otoritas dan lembaga yang diaturOtoritas memiliki akses; sejak 24 Februari 2025 entitas wajib lapor di Jersey dapat menelusuri OEBO melalui myJFSC hanya untuk CDD. Konsultasi pemerintah pada Oktober 2025 mengusulkan akses kepentingan sah untuk tujuan AML; belum terkonfirmasi apakah sudah diundangkan.2020
GGGuernseyDaftar Pemilik Manfaat Badan HukumGuernsey Registry, dari pengajuan agen residen badan hukum.Lebih dari 25% saham atau hak suara, hak mengangkat atau memberhentikan mayoritas direksi, atau kendali dengan cara lain.Otoritas dan lembaga yang diaturOtoritas dapat mengakses; sejak Agustus 2025 entitas wajib lapor di Bailiwick dapat meminta data untuk uji tuntas kepada Registry melalui portal daring. Konsultasi 27 Februari 2026 mengusulkan akses kepentingan sah; belum terkonfirmasi apakah sudah diberlakukan.2017
IMPulau ManBasis Data Pemilik Manfaat Pulau Man (IOMDBO)Central Registry, Department for Enterprise, menerima pengajuan dari petugas yang ditunjuk tiap badan hukum.25% atau lebih badan hukum, langsung atau tidak langsung melalui saham atau hak suara, atau kendali dengan cara lain (Beneficial Ownership Act 2017 (Amendment) Order 2026).Otoritas dan lembaga yang diaturOtoritas dapat mengakses; sejak 31 Desember 2024 entitas wajib lapor terdaftar dapat meminta entri untuk CDD seharga £50 per permohonan. Konsultasi akses kepentingan sah berlangsung 5 Mei hingga 30 Juni 2026; belum terkonfirmasi apakah sudah diundangkan.2017
BMBermudaDaftar pusat pemilik manfaat (Beneficial Ownership Act 2025)Registrar of Companies menerima pengajuan dari entitas terdaftar; setiap entitas juga menyimpan daftarnya sendiri.25% atau lebih saham, kepentingan, hak suara, atau bagian persekutuan, langsung maupun tidak langsung; atau kendali efektif akhir maupun kendali dengan cara lain.Kepentingan yang sahSejak 14 September 2026, undang-undang memungkinkan Registrar mengungkap data tertentu kepada otoritas, pihak yang diatur AML untuk CDD, dan pihak dengan kepentingan sah mencegah kejahatan keuangan. Peraturan yang menentukan rincian data tersebut masih berupa draf pada Juli 2026; belum terkonfirmasi apakah sudah berlaku.2025
WSSamoaTidak adaTidak ditemukan daftar pemilik manfaat. Perusahaan wali amanat berizin harus dapat merinci pemilik manfaat akhir perusahaan internasional yang dikelolanya; perusahaan domestik melaporkan direksi dan pemegang saham kepada Ministry of Commerce, Industry and Labour.Tidak ada ambang daftar. Trustee Companies Act 2017 mendefinisikan pemilik manfaat sebagai orang perseorangan yang pada akhirnya memiliki atau mengendalikan entitas; persentasenya belum terkonfirmasi.Tidak ada daftarData pemilik manfaat perusahaan internasional berada pada perusahaan wali amanat berizin, di bawah pengawasan SIFA, dan tidak terbuka bagi publik. Belum terkonfirmasi apakah daftar pusat diperkenalkan melalui perubahan berikutnya.2017
SCSeychellesDaftar pemilik manfaat dan basis data pusat (Beneficial Ownership Act, 2020)Perusahaan menyimpan daftar di kantor agen residennya; informasi diajukan ke basis data pusat yang dikelola Financial Intelligence Unit.10%, ambang minimum untuk mengidentifikasi pemilik manfaat badan hukum menurut undang-undang.Hanya otoritasBasis data pusat hanya terbuka bagi otoritas publik tertentu melalui petugas yang ditunjuk. Beneficial Ownership (Amendment) Regulations, 2025 mengatur akses entitas pelapor tertentu untuk CDD mulai tanggal yang ditetapkan Menteri; belum terkonfirmasi apakah tanggalnya sudah ditetapkan.2020
MUMauritiusDaftar Pemilik ManfaatRegistrar of Companies (Corporate and Business Registration Department) menerima pengungkapan yang diajukan perusahaan.20% atau lebih saham (persentase yang ditetapkan), atau hak suara, kepentingan kepemilikan, atau kendali dengan cara lain.Hanya otoritasCompanies Act membatasi akses daftar kepada otoritas berwenang dan badan sektor publik yang ditetapkan. Perusahaan mengajukan data pemilik manfaat kepada Registrar sejak 2020; daftar dimasukkan ke undang-undang sejak 25 Juli 2024.2024

Implikasinya bagi berkas KYC

  • Daftar jarang menjadi satu-satunya bukti. Jika tertutup, berkas harus bertumpu pada catatan pemegang saham yang diterbitkan setiap registri, lapis demi lapis, serta pernyataan nasabah untuk bagian rantai yang tidak terbuka.
  • Ambangnya berbeda. Hong Kong menghitung ‘lebih dari 25%’, sedangkan Tiongkok Daratan dan Uni Eropa menghitung ‘25% atau lebih’. Kepemilikan tepat 25% wajib dilaporkan di satu tempat, tetapi tidak di tempat lain.
  • Aturan akses berubah. Arahan Uni Eropa meminta negara anggota membuka akses bagi pihak dengan kepentingan yang sah paling lambat Juli 2026; penerapannya belum seragam. BVI membuka akses ini pada 1 April 2026 dan Kepulauan Cayman pada 28 Februari 2025. Tanggal pada tabel berlaku per Oktober 2026.

Sumber resmi

  1. Companies Registry: ikhtisar Daftar Pengendali Signifikan
  2. Companies Registry: tanya jawab Daftar Pengendali Signifikan
  3. People's Bank of China dan SAMR, Perintah No. 3 Tahun 2024: Ketentuan Pengelolaan Informasi Pemilik Manfaat (受益所有人信息管理办法)
  4. Financial Intelligence Office (GIF): pedoman AML/CFT yang diterbitkan Financial Services Bureau (2024)
  5. Pemerintah SAR Makau: laporan tertulis pendaftaran komersial (查公司紙)
  6. Company Act, Pasal 22-1, Basis Data Peraturan Perundang-undangan
  7. Platform informasi penanggung jawab perusahaan dan pemegang saham utama (公司負責人及主要股東資訊申報平臺)
  8. Kementerian Kehakiman: sistem daftar pemilik manfaat (実質的支配者リスト制度)
  9. Cabinet Secretariat: panel ahli informasi pemilik manfaat badan hukum
  10. Financial Services Commission: verifikasi pemilik manfaat untuk rekening baru sejak 2016
  11. DART, sistem pengungkapan elektronik Financial Supervisory Service
  12. ACRA: pengajuan ke daftar pusat pengendali yang wajib dicatat
  13. ACRA: mengidentifikasi pengendali yang wajib dicatat
  14. SSM: informasi pemilik manfaat, pihak yang boleh mengakses, dan biayanya
  15. SSM: tanya jawab kerangka pelaporan pemilik manfaat
  16. AMLO: pedoman uji tuntas nasabah bagi bank (Februari 2022)
  17. Department of Business Development, Kementerian Perdagangan
  18. SEC Memorandum Circular No. 15 seri 2025: aturan pengungkapan pemilik manfaat yang direvisi
  19. SEC: peluncuran Hierarchical and Applicable Relations and Beneficial Ownership Registry (HARBOR)
  20. SEC: permintaan salinan halaman pernyataan pemilik manfaat (2021)
  21. PPATK: Peraturan Presiden tentang pemilik manfaat berlaku sejak 1 Maret 2019
  22. Peraturan Presiden 13 Tahun 2018, JDIH BPK
  23. Ditjen AHU Online, Kementerian Hukum
  24. Portal pemerintah: naskah lengkap Decree 168/2025/ND-CP tentang pendaftaran perusahaan
  25. Portal Pendaftaran Usaha Nasional: pemilik manfaat menurut perubahan Law on Enterprises 2025
  26. Ministry of Corporate Affairs: panduan pengisian Form BEN-2
  27. Ministry of Corporate Affairs: portal MCA21
  28. Cabinet Decision No. 109 of 2023 tentang pengaturan prosedur pemilik manfaat sebenarnya (bahasa Inggris)
  29. GOV.UK: orang dengan kendali signifikan (PSC)
  30. GOV.UK: memperoleh informasi perusahaan
  31. Menteri Perbendaharaan: meningkatkan transparansi pemilik sebenarnya perusahaan (15 Oktober 2025)
  32. ASIC: CP 387, usulan peningkatan pengungkapan pemilik manfaat oleh entitas tercatat
  33. BVI FSC: pedoman pemilik manfaat yang direvisi (2 Januari 2026)
  34. Peraturan BVI Business Companies and Limited Partnerships (Beneficial Ownership), 2024
  35. General Registry: panduan akses kepentingan sah dan pembatasan akses
  36. Beneficial Ownership Transparency Act (Revisi 2026)
  37. Perubahan Peraturan Beneficial Ownership Transparency (Legitimate Interest Access), 2026
  38. S.I. No. 308/2023, perubahan aturan Uni Eropa 2023 tentang antipencucian uang dan pemilik manfaat badan usaha
  39. RBO: fasilitas pencarian hanya untuk pihak yang ditunjuk
  40. Mahkamah Uni Eropa: putusan perkara gabungan C-37/20 dan C-601/20 (siaran pers 188/22)
  41. KVK: siapa yang boleh mengakses data UBO?
  42. KVK: perluasan akses daftar UBO
  43. KVK: layanan informasi daftar UBO dihentikan sementara (23 November 2022)
  44. Transparency Register: pusat bantuan
  45. Peraturan Pemeriksaan Transparency Register (TrEinV)
  46. Money Laundering Act, Pasal 3 (pemilik manfaat)
  47. Pemerintah Luksemburg: akses RBE dipulihkan untuk profesional dan pers (21 Desember 2022)
  48. Pemerintah Luksemburg: dampak putusan CJEU dalam perkara C-37/20 dan C-601/20
  49. MBR: catatan penjelasan LN 184 of 2026 dan tingkatan akses
  50. MBR: pemberitahuan publik LN 127 of 2025 dan akses kepentingan sah
  51. MBR: pemberitahuan publik tentang putusan CJEU (25 November 2022)
  52. Registrar of Companies: pencarian elektronik daftar pemilik manfaat
  53. Registrar of Companies: panduan sistem akhir daftar pemilik manfaat (Januari 2025)
  54. Kementerian Kehakiman: Registro Central de Titularidades Reales (RCTIR)
  55. Royal Decree 609/2023 yang membentuk RCTIR (BOE)
  56. Law 10/2010 tentang pencegahan pencucian uang, Pasal 4 (BOE)
  57. JFSC: akses daftar Obliged Entity Beneficial Owner (20 Februari 2025)
  58. JFSC: pedoman pemilik manfaat dan pengendali
  59. Pemerintah Jersey: konsultasi akses informasi pemilik manfaat bagi pihak dengan kepentingan sah (Oktober 2025)
  60. States of Guernsey: konsultasi akses pemilik manfaat bagi pihak dengan kepentingan sah (27 Februari 2026)
  61. Guernsey Registry: pedoman pemilik manfaat
  62. Pemerintah Pulau Man: pemilik manfaat
  63. Central Registry: Practice Note PN 30/2026, akses entitas wajib lapor
  64. Isle of Man FSA: konsultasi akses kepentingan sah dimulai (Mei 2026)
  65. Beneficial Ownership Act 2025 (naskah konsolidasi), Bermuda Laws
  66. Pemerintah Bermuda: draf Beneficial Ownership Regulations 2026 dan panduan (8 Juli 2026)
  67. Undang-undang Trustee Companies Act 2017 (SIFA)
  68. Ministry of Commerce, Industry and Labour: pendaftaran usaha
  69. Beneficial Ownership Bill, 2020 (Lembaran Negara)
  70. S.I. 7 of 2025, Beneficial Ownership (Amendment) Regulations, 2025 (Lembaran Negara)
  71. Companies Act 2001 (naskah konsolidasi 2025), Kementerian Keuangan
  72. Registrar of Companies: pengumuman pengungkapan pemilik manfaat (3 Agustus 2020)

Pindahkan pesanan pencarian tanpa mengubah cara kerja tim Anda.

Hubungi tim penjualan
Kirim pesanan uji coba

Kirim pesanan uji coba

Beri tahu apa yang ingin dicari. Agen akan membalas ke email kantor Anda dengan harga dan waktu penyelesaian, kemudian dokumennya.

Kami menggunakan detail ini untuk membalas pesanan uji coba Anda. Kebijakan Privasi

Lebih suka memakai aplikasi email sendiri?